MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, resmi meluncurkan buku perdana berjudul “Caping Senayan” sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan laporan terbuka mengenai dinamika politik yang berdampak langsung pada kebijakan masyarakat luas.
Buku ini mengungkap sisi gelap hingga terang proses legislasi di Jakarta, termasuk tekanan politik dalam kasus-kasus krusial seperti ‘Pagar Laut’ yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Langkah Riyono, yang akrab disapa Kang Ri, menjadi angin segar bagi keterbukaan informasi publik. Di tengah skeptisisme masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat, buku ini hadir untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik meja perundingan Senayan dan bagaimana keputusan besar yang memengaruhi rakyat diambil.
Bagi masyarakat Magetan dan konstituen di daerah, karya ini bukan sekadar catatan harian, melainkan instrumen pengawasan warga terhadap wakilnya.
Dalam peluncurannya pada Kamis (26/2/2026), Kang Ri menegaskan bahwa buku ini mencakup berbagai spektrum kerja legislasi, mulai dari fungsi pengawasan hingga tantangan integritas yang ia hadapi.
“Jadi ini adalah kalau ditanya kerjanya apa sih di Jakarta? Nah, di buku ini saya lengkap. Mulai dari ancaman, mulai dari yang halus sampai kemudian, ya, bahasa sederhananya ‘kamu butuh apa sih?’, di buku ini ada ceritanya. Sampai saya merasa takut sendiri karena kasus Pagar Laut, nah di situ nanti ada,” ungkap Riyono.
Keberanian mengungkap adanya “ancaman” dan upaya lobi-lobi tertentu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai betapa beratnya perjuangan mempertahankan aspirasi rakyat di tingkat nasional.
Kehadiran buku “Caping Senayan” diharapkan tidak berhenti pada literasi semata, tetapi menjadi pemantik diskusi antara pejabat publik dan warga. Riyono berencana menjadikan buku ini sebagai dasar untuk bedah buku di Rumah Aspirasi guna menyerap masukan langsung dari masyarakat.
“Nanti kita akan ajak kawan-kawan untuk bedah bukunya ya, biar ada masukan saran buat saya yang tentu sangat berharga buat pembangunan khususnya di Magetan,” jelasnya.
Melalui pendekatan ini, pola hubungan antara anggota DPR dan rakyat diharapkan bergeser dari sekadar hubungan elektoral menjadi hubungan kolaboratif yang konstruktif demi pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.(*)