MAGETAN (Blokjatim.com) – Ratusan warga Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan menggelar aksi menyampaikan aspirasi mereka di depan Balai Desa Mategal, Kamis (9/1/2025).
Aksi yang dipimpin oleh Ketua Gapoktan sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Khoiri ini secara langsung memprotes kinerja Kepala Desa Sugiono yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Ratusan warga yang hadir menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya, sulitnya pelayanan masyarakat, sifat arogansi kepala desa, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran desa.
“Kami menuntut transparansi anggaran dan laporan terkait penggunaan dana desa, karena selama ini tidak pernah ada kejelasan,” ujar Khoiri saat memimpin aksi.
Aspirasi masyarakat disampaikan secara bergantian melalui pengeras suara yang dibawa menggunakan truk. Mereka menolak pembangunan jalan di RT 11 yang dianggap masih layak, sementara jalan rusak lainnya dan irigasi yang menyebabkan banjir diabaikan.
Selain itu, masyarakat juga mengungkap tidak dilibatkanya LPM desa dalam musyawarah pembangunan dan penggunaan dana desa.
“Modal BUMDes tidak pernah terealisasi, dan tanah kas desa tidak ada laporan transparansinya. Bantuan sosial hanya untuk kerabat kepala desa. Kami merasa dikhianati oleh pemimpin yang seharusnya bekerja untuk masyarakat,” tegas Khoiri.
Khoiri mengungkapkan, bahwa masyarakat meniginginkan sosok kepala desa yang dekat dengan masyarakat dan tau apa yang dibutukan warganya.
“Kami ingin pemimpin yang benar-benar peduli pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi,” imbuhnya.
Ratusan warga ini diketahui bergerak sekitar pukul 09.45 WIB, hingga perwakilan warga memasuki Balai Desa untuk mediasi dengan Danramil 0804/04 Parang, Kapolsek Parang, Camat Parang, Sekdes, dan BPD.
Dalam mediasi, Kepala Desa Sugiono menyampaikan kesanggupannya untuk memperbaiki kinerja dan transparansi di masa depan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.
“Kami akan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk memastikan transparansi rencana dan hasil pembangunan, serta meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi,” kata Sugiono.
Hingga mediasi selesai pukul 10.30 WIB, belum ada kesepakatan yang dicapai dengan adanya audensi tersebut. Meskipun tanpa surat pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian, aksi berlangsung dengan aman dan tertib. Warga akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB.
Namun, masyarakat ini mengancam akan terus menuntut pergantian kepala desa jika tidak ada perubahan signifikan dalam kinerja kepala desa ke depan.(ton/*)