MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Polemik pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Kentangan, Kecamatan Sukomoro, memasuki babak baru. Alih-alih mendapatkan perbaikan dari pihak pemerintah desa (Pemdes), puluhan warga terpaksa turun tangan melakukan aksi swadaya untuk mengembalikan fungsi lapangan desa yang sempat rusak akibat proyek tersebut, Minggu (21/12/2025).
Pantauan di lokasi menunjukkan sebuah alat berat jenis excavator dikerahkan warga untuk menguruk kembali bekas galian pondasi. Langkah ini diambil sebagai bentuk mosi tidak percaya sekaligus solusi mandiri karena pihak Pemdes mengaku tidak memiliki anggaran untuk pemulihan lahan.
Persoalan ini bermula ketika rencana pembangunan gerai KDMP di atas fasilitas umum tersebut mendapat penolakan keras. Meski mediasi telah menyepakati pemindahan lokasi proyek, warga menyayangkan sikap Pemdes yang seolah “cuci tangan” pasca pembatalan konstruksi di lapangan.
Koordinator masyarakat Desa Kentangan, Joko Susilo, menjelaskan bahwa tindakan swadaya ini adalah buntut dari ketidakjelasan koordinasi sejak awal proyek dicanangkan.
“Ini pengembalian tanah lapangan yang kemarin sempat direncanakan untuk pembangunan gerai KDMP. Karena ada miskomunikasi dengan masyarakat, akhirnya disepakati lokasi pembangunan dipindahkan,” ujar Joko di sela-sela kegiatan.
Kekecewaan warga semakin memuncak saat mengetahui bahwa biaya normalisasi lapangan harus ditanggung dari kantong pribadi masyarakat. Padahal, kerusakan tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah desa.
“Pemerintah desa menyampaikan tidak ada anggaran untuk pengembalian lapangan. Akhirnya ini murni aspirasi masyarakat. Dengan biaya swadaya, kami mengembalikan lapangan agar bisa kembali digunakan warga,” tegas Joko dengan nada kecewa.
Meski dijaga ketat oleh unsur Koramil dan Polsek setempat, tokoh masyarakat Desa Kentangan, Gunawan, menegaskan bahwa pergerakan massa ini murni merupakan aksi gotong royong, bukan unjuk rasa.
“Ini bukan aksi. Kami hanya ingin lapangan dikembalikan seperti semula supaya bisa digunakan lagi oleh masyarakat,” ungkap Gunawan.
Melalui kejadian ini, warga menuntut transparansi dan komunikasi yang lebih sehat dari jajaran Pemdes Kentangan. Masyarakat berharap pemerintah tidak lagi mengambil kebijakan sepihak terkait pembangunan fasilitas publik agar konflik serupa tidak terulang di masa mendatang.(nag/red)