PONOROGO (BLOKJATIM.COM) – Ribuan tenaga pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ponorogo turun ke jalan untuk menggelar aksi longmarch pada Selasa (30/12/2025). Aksi massa ini dipicu oleh kebijakan mutasi kepala sekolah yang dinilai menabrak regulasi pendidikan yang berlaku.
Massa memulai jalan kaki dari Gedung Terpadu di Jalan Basuki Rahmat menuju Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur di Jalan Gajah Mada. Fokus utama tuntutan mereka adalah penolakan terhadap pemindahan Kepala SMKN 1 Ponorogo, Katenan, yang dimutasi ke SMAN 1 Tegalombo, Kabupaten Pacitan.
Kebijakan mutasi tersebut dianggap kontroversial lantaran Katenan baru menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Ponorogo selama kurang lebih enam bulan. PGRI menilai keputusan ini bertentangan dengan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, yang mensyaratkan masa jabatan kepala sekolah minimal dua tahun sebelum dapat dipindah tugaskan.
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Ponorogo, Tohari, menyatakan bahwa aksi ini merupakan langkah lanjutan setelah somasi yang mereka layangkan kepada Gubernur Jawa Timur tidak mendapat respon yang diharapkan.
“Isi somasi kami jelas, meminta gubernur mengembalikan Katenan sebagai kepala SMKN 1 Ponorogo setelah dimutasi ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan,” ujar Tohari di sela-sela aksi.
Pihak LKBH PGRI Ponorogo memberikan tenggat waktu selama 14 hari kerja bagi pemerintah provinsi untuk memberikan jawaban resmi. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada kepastian, PGRI mengancam akan membawa masalah ini ke tingkat nasional.
“Jika tidak ada kejelasan, kami akan melanjutkan aduan ke kementerian terkait karena aturan permendikdasmen tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” tegas Tohari.
Dalam aksi ini para guru berharap adanya dialog terbuka dari instansi terkait untuk menegakkan regulasi demi menjamin kepastian hukum dan keadilan di lingkungan pendidikan Jawa Timur.(dng/red)