MADIUN (BLOKJATIM.COM) – Roda pemerintahan Kota Madiun kini resmi dikendalikan oleh Wakil Wali Kota, F. Bagus Panuntun. Pengalihan wewenang ini menyusul terbitnya surat perintah dari Gubernur Jawa Timur setelah Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Penugasan tersebut tertuang dalam surat bernomor 100.1.4.2/2312/011.2/2026. Dasar hukum pengalihan ini merujuk pada Pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Noor Aflah, mengonfirmasi bahwa surat resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diterima. Ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun jalannya birokrasi.
“Per hari ini, seluruh tugas dan kewenangan Wali Kota secara resmi dijalankan oleh Wakil Wali Kota. Mekanisme pengalihan tugas dilakukan tanpa mengubah arah kebijakan,” ujar Noor Aflah, Rabu (21/1/2026).
Aflah menambahkan, meski terjadi perubahan nakhoda kepemimpinan, program pembangunan tetap berjalan sesuai koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya.
Memasuki akhir Januari, Pemkot Madiun kini berkonsentrasi pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aflah menjamin bahwa dokumen administratif dan teknis tidak mengalami kendala meski Wali Kota nonaktif sedang menghadapi proses hukum.
“Seluruh dokumen pendukung seperti DPA dan rencana kerja (RK) sudah tersedia secara rinci, baik untuk Januari maupun Februari. Dengan demikian, Wakil Wali Kota tinggal melanjutkan program yang sedang berjalan tanpa ada perubahan,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Madiun memastikan stabilitas kinerja perangkat daerah tetap terjaga untuk melayani masyarakat di tengah masa transisi ini.(Arg/red)