MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Manajemen SMK YKP Magetan angkat bicara guna mengklarifikasi pemberitaan miring terkait dugaan penahanan ijazah salah satu lulusan tahun 2025 berinisial MDP. Pihak sekolah menegaskan bahwa tidak ada praktik penahanan dokumen, yang terjadi hanyalah kewajiban pemenuhan prosedur administrasi fisik yang belum dilakukan oleh siswa bersangkutan.
Wali Kelas MDP, Eva Selvia, menjelaskan bahwa polemik ini bermula dari kesalahpahaman komunikasi. Menurutnya, siswa tersebut memang sempat meminta bantuan untuk dikirimkan foto ijazahnya. Namun, secara aturan legalitas, ijazah fisik harus diambil langsung karena memerlukan tanda tangan basah pada berkas pengambilan.
“Saya sampaikan kalau membutuhkan ijazah bisa datang langsung ke sekolah, sebab harus ada penandatanganan pemberkasan oleh yang bersangkutan,” ujar Eva saat ditemui di lingkungan sekolah, Senin (2/2/2026).
Eva juga meluruskan bahwa MDP merupakan siswa yang selama ini mendapatkan perhatian khusus. Sejak kelas 10, pihak sekolah secara sukarela rutin membantu kondisi ekonomi keluarga MDP.
“Bahkan, hampir setiap bulan pihak sekolah berupaya memberikan bantuan kepada keluarga, meskipun hanya dalam bentuk sembako, ataupun makanan dari guru-guru secara bergantian,” tambahnya.
Senada dengan Eva, staf bagian kesiswaan, Sri Wahyuningsih, menyayangkan narasi yang menyebut sekolah mempersulit siswa. Ia menekankan bahwa pintu sekolah selalu terbuka bagi lulusan yang ingin menyelesaikan administrasi tanpa dibebani urusan finansial yang memberatkan.
“Sampai sekarang yang bersangkutan belum juga datang ke sekolah, padahal kita itu sudah welcome setiap saat, akan kita bantu untuk pengurusan ijazahnya. Dari kejadian ini kita simpulkan tidak mempersulit apapun untuk anak didik kami, kamipun juga melayani sepenuh hati dengan jiwa kami,” tegas Sri.
Kepala SMK YKP Magetan, Arif Kurniawan, memberikan klarifikasi langsung sekaligus menjawab isu mengenai dirinya yang disebut sulit ditemui oleh media. Arif menjelaskan bahwa kesibukan manajerial terkadang membuat jadwal pertemuan tertunda, namun bukan berarti menutup diri.
Terkait MDP, Arif membeberkan fakta bahwa hampir seluruh biaya pendidikan siswa tersebut, mulai dari ujian semester hingga Uji Kompetensi Keahlian (UKK) telah ditanggung atau dibantu oleh pihak sekolah.
“Kita sudah berupaya memberikan lebih untuk siswa tersebut, dan kami pastikan juga tidak ada penahanan ijazah di sekolah sini. Tak hanya itu, kita pastikan juga siswa yang diisukan tersebut adalah siswa binaan kami dan selalu dalam pantauan kami, sebab kami menginginkan bahwa siswa tersebut harus bisa merubah nasibnya sendiri,” ungkap Arif.
Arif berharap melalui klarifikasi ini, media dan masyarakat dapat melihat duduk perkara secara utuh. Ia kembali mengimbau agar siswa yang bersangkutan segera hadir ke sekolah untuk melakukan prosesi serah terima ijazah secara resmi.
“Sekolah kami ada sistem, apalagi sekolah kami itu kategori sekolah swasta jadi harus banyak berinovasi dan sistem pun harus tetap berjalan. Monggo untuk siswa yang ijazahnya belum diambil bisa langsung datang ke sekolah sini, dan kami juga tidak pernah menuntut administrasi apapun,” tutupnya.(red)