MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magetan mengalami kendala operasional. Sebanyak tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan berhenti beroperasi sementara terhitung hari ini, Senin (2/2/2026), akibat belum cairnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan, Welly Kristianto, mengonfirmasi bahwa tersendatnya aliran dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi penyebab utama terhentinya pasokan makanan untuk siswa.
“Ada tiga SPPG di Magetan yang hari ini off karena terkendala dana transfer dari pusat yang belum sampai,” ujar Welly saat memberikan keterangan kepada awak media.
Welly merinci ketiga titik yang menghentikan aktivitas dapur produksinya adalah SPPG Baron, SPPG Purwodadi dan SPPG Ndoyo.
Meskipun terdapat tiga titik yang berhenti, Welly menyebutkan bahwa mayoritas satuan pelayanan lainnya masih berjalan. Dari total 42 SPPG yang sudah operasional di Magetan untuk melayani sekitar 167.000 penerima manfaat, baru tiga titik ini yang menyatakan tidak sanggup beroperasi tanpa kepastian anggaran.
Menanggapi situasi ini, Welly menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan tidak memiliki kewenangan teknis maupun anggaran terkait operasional SPPG. Seluruh kendali administrasi dan pendanaan berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan, seperti menentukan sekolah mana yang menjadi output dari SPPG tersebut. Terkait transfer dana, itu sepenuhnya kewenangan BGN,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai solusi jangka pendek seperti dana talangan, Welly menjelaskan bahwa prosedur yang ada sangat ketat. Pihak mitra penyedia (SPPG) maupun Pemkab tidak diperkenankan untuk menalangi biaya operasional terlebih dahulu.
“Meskipun mitra siap untuk menalangi, itu tidak diperbolehkan. Tetap harus menunggu dana dari pusat turun. Kami dari Satgas hanya bisa menunggu karena aturannya memang begitu,” tambahnya.
Akibat penghentian sementara ini, kegiatan memasak Makanan Bergirzi Gratis (MBG) di tiga lokasi tersebut ditiadakan hingga waktu yang belum ditentukan, menunggu kejelasan transfer anggaran dari pusat.(*)