JAKARTA (BLOKJATIM.COM) – Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor kian memprihatinkan. Saat ini, pasokan dalam negeri tercatat hanya mampu menyumbang sekitar 4 persen, sementara 96 persen sisanya masih didatangkan dari luar negeri. Dengan kebutuhan nasional mencapai 700 ribu ton per tahun, triliunan rupiah uang negara mengalir ke kantong petani asing setiap tahunnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, menilai kondisi ini bukan sekadar masalah teknis lahan, melainkan dampak dari narasi yang sengaja dikonstruksi oleh pihak-pihak tertentu.
“Selama ini sudah puluhan tahun kita di doktrin bahwa bawang putih kita gak bisa swasembada, kenapa? Karena di situ ada impor dan ada mafia rente yang mereguk keuntungan trilyunan rupiah dari proses impor,” papar Riyono.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Karanganyar, Jawa Tengah, Riyono mengungkapkan bahwa swasembada sebenarnya bukan hal yang mustahil secara teori maupun teknis. Mengutip paparan Dirjen Hortikultura, Indonesia diprediksi bisa mandiri bawang putih pada tahun 2029 jika persiapan matang dimulai sejak 2026.
Riyono merinci bahwa untuk mencapai kemandirian tersebut, diperlukan langkah konkret berupa penyediaan 100.000 benih dan pemanfaatan lahan seluas 120.000 hektar.
“Kalau ada politik anggaran dan kemauan sebenarnya bisa dilakukan, untuk memenuhi kebutuhan bawang putih kita butuh 100.000 benih, 120.000 Ha lahan dengan kebutuhan anggaran kisaran 7 Triliun. Angka yang masih terjangkau untuk menghasilkan swasembada dan terhindar dari mafia serta negara asing,” lanjutnya.
Hambatan terbesar saat ini, menurut Riyono, adalah kenyamanan para importir dan “mafia rente” dalam sistem yang ada. Isu bahwa Indonesia mustahil memproduksi bawang putih secara mandiri terus digulirkan agar keran impor tetap terbuka lebar, yang pada akhirnya justru mematikan kesejahteraan petani lokal.
Ia menegaskan bahwa visi besar kedaulatan pangan seharusnya tidak memberi ruang bagi ketergantungan asing yang terus-menerus.
“Setelah beras, berikutnya jagung dan juga bawang putih. Indonesia mampu, anggaran harusnya tersedia karena visi Presiden adalah kedaulatan pangan berbasis produksi dalam negeri, bukan impor,” pungkas Riyono.(*)