MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Magetan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka evaluasi dan peninjauan ulang (review) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, bertempat di kantor Dinsos setempat, Jumat (13/2/2026).Selain evaluasi, Dinsos juga resmi meluncurkan program inovasi Jembatan Massal (Jemput Bola Rentan Masalah Sosial).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, S.Sos., M.AP., menyatakan bahwa FKP ini merupakan kewajiban institusi penyelenggara pelayanan publik guna mengukur sejauh mana efektivitas layanan sosial yang selama ini berjalan.
Dalam pelaksanaannya, Dinsos Magetan melibatkan unsur Pentahelix, mulai dari akademisi, media massa, LSM, hingga komunitas sosial. Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan untuk menjaring masukan, kritik, maupun pengaduan secara langsung.
“Kami ingin memahami dan mendapatkan masukan membangun. Ini rutin dilaksanakan setiap tahun karena Ombudsman RI dan kementerian terkait mewajibkan institusi pelayanan untuk melakukan konsultasi publik guna penilaian kinerja,” ujar Parminto saat ditemui usai kegiatan.
Ia menambahkan, meski masih terdapat hambatan dalam teknis di lapangan, interaksi dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kesepahaman mengenai tugas dan fungsi pelayanan sosial.
Inovasi ‘Jembatan Massal’: Jemput Bola ke Wilayah ‘Merah’
Menjawab tantangan jangkauan komunikasi dan wilayah yang luas, Dinsos meluncurkan program Jembatan Mas. Program ini lahir dari temuan kasus warga rentan yang belum tertangani secara paripurna meski akses informasi digital sudah berkembang pesat.
“Asbabun nuzul program ini karena kami masih menemukan kasus yang tidak tertangani sempurna akibat kendala jangkauan. Kami ingin terjun langsung ke bawah berdasarkan peta masalah sosial yang ada,” jelasnya.
Sesuai rencana, program ini akan dijalankan secara kolaboratif dengan instansi lain seperti Dispendukcapil untuk urusan administrasi kependudukan (KTP), Dinas Kesehatan, Dinas KB, hingga Dinas Tenaga Kerja.
Penentuan lokasi sasaran menggunakan basis data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).Untuk pilot project, Desa Sayutan dipilih menjadi lokasi pertama karena memiliki indikator permasalahan sosial yang cukup tinggi (Desil 1-5), mulai dari lansia sebatang kara hingga penyandang disabilitas.
“Desa Sayutan berdasarkan peta kami termasuk yang paling ‘merah’ dari sisi permasalahan sosial. Kami akan turun ke sana bersama tim untuk memastikan layanan negara hadir langsung di tengah masyarakat,” pungkas Parminto.(red)