MAGETAN (Blokjatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif (STAIM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Magetan hari ini turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan dan dugaan represivitas aparat, Senin (1/9/2025).
Dengan seruan “Mahasiswa Tak Akan Diam”, massa aksi mulai berkumpul di Kampus STAIM Magetan sejak pukul 13.00 WIB. Para peserta mengenakan pakaian hitam dengan almamater sesuai dress code, sebelum bergerak menuju kantor DPRD Magetan. Di sana, mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Magetan beserta jajarannya, serta Wakil Bupati Magetan.
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini merupakan panggilan solidaritas seluruh mahasiswa STAIM dan PMII untuk menegakkan keadilan.
“Kita datang bukan untuk merusak fasilitas, kita di sini untuk menyampaikan aspirasi. Kita datang bukan untuk kerusuhan. Kami menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan represivitas aparat. Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat ditekan,” tegas salah satu koordinator lapangan.
Massa aksi menyoroti lemahnya keberpihakan wakil rakyat di tengah gejolak nasional. Ada empat poin utama yang disampaikan:
1. Mendesak DPRD Magetan menyatakan sikap resmi terkait keresahan rakyat, tidak sebatas formalitas.
2. Menerima dan menandatangani aspirasi rakyat Magetan untuk diteruskan ke DPR RI
3. Membuka ruang komunikasi publik agar suara rakyat tersampaikan secara transparan dan berkesinambungan.
4. Melakukan pengawasan terhadap aparat daerah agar menjunjung tinggi prinsip humanis dan menghormati HAM dalam pengamanan aksi rakyat.
Selain DPRD Magetan, para penuntut perubahan ini juga menyoroti program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Magetan. Mereka menyesalkan adanya pengadaan mobil dinas baru yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat, sementara sebelumnya pemerintah daerah sempat mengusung efisiensi anggaran.
BEM STAIM dan PMII Magetan menuntut Pemkab untuk:
1. Membuktikan peningkatan kinerja dan pelayanan publik setelah pengadaan mobil dinas.
2. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas APBD.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan rakyat.
4. Mendorong inovasi pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, investasi, pengembangan wisata, serta partisipasi masyarakat melalui forum kontrol kebijakan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Magetan, Suratno, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang sudah disampaikan hari ini.
“Tuntutan panjenengan semua akan kami sampaikan ke DPR RI, nanti akan diteruskan ke provinsi. Ini momentum luar biasa untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, sebagai evaluasi demi kemajuan Magetan. Terkait program 100 hari kerja, pengadaan mobil dinas itu sudah lama masuk anggaran, namun bisa menjadi bahan evaluasi kami,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang sudah digelar oleh para mahasiswa ini.
“Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Untuk program 100 hari kerja, tentu belum cukup waktu untuk menata Magetan lebih jauh. Mengenai pengadaan mobil dinas, sebagian besar kendaraan OPD memang sudah layak diganti. Untuk transparansi anggaran, masyarakat bisa memantau langsung melalui SIPD Magetan. Semua tuntutan ini juga bagian dari visi misi kami, dan tentu akan menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Usai menyampaikan tuntutan di depan Gedung DPRD Magetan, massa aksi kemudian melanjutkan long march menuju Polres Magetan. Di sana, mereka menggelar doa bersama sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa dan daerah.(ton/red)