MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan motor dinas baru bagi 207 Kepala Desa (Kades) di akhir tahun 2025 memicu polemik. Meski diklaim untuk menunjang operasional, langkah ini dinilai mencederai prinsip efisiensi dan mengabaikan prioritas pembangunan desa yang lebih mendesak.
Pengadaan motor berplat merah ini menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan, Eko Muryanto, beralasan bahwa kendaraan lama sudah tidak layak pakai dan medan geografis desa menuntut kendaraan yang lebih mumpuni.
Namun, alasan tersebut dipatahkan oleh aktivis Forum Rumah Kita. Mereka menilai pemerintah daerah gagal menentukan skala prioritas. Agus Pujiono, dari Divisi Data dan Sumberdaya Forum Rumah Kita, menegaskan bahwa rakyat lebih membutuhkan perbaikan fasilitas dasar ketimbang kendaraan baru bagi pejabat desa.
“Urgensi pengadaan ini patut dipertanyakan mengingat pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa masih berjalan lamban dan lemah, seperti banyak jalan desa, irigasi, serta fasilitas umum lainnya yang belum optimal,” ujar Agus.
Kritik keras juga tertuju pada sumber pendanaan. Forum Rumah Kita mengingatkan bahwa DBH pajak adalah uang rakyat yang seharusnya diputar kembali untuk penguatan ekonomi desa, bukan untuk kebutuhan sekunder.
Agus menekankan, dengan kucuran Dana Desa nasional yang mencapai Rp71 triliun pada 2025, fokus utama seharusnya adalah mencetak desa mandiri melalui agribisnis atau pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Baru setelah mencapai kemandirian keuangan, anggaran bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekunder seperti motor dinas. Jika terus seperti ini, hanya akan memperkuat ketergantungan desa pada dana transfer tanpa membangun kemandirian berkelanjutan,” tegas Agus.
Ini bukan kali pertama kebijakan pengadaan kendaraan dinas di Magetan disorot. Sebelumnya, protes masif dari masyarakat dan mahasiswa berhasil membatalkan pengadaan mobil dinas pejabat kabupaten senilai miliaran rupiah.
Kini, publik menunggu apakah Pemkab Magetan akan mengevaluasi kebijakan ini atau tetap membiarkan anggaran rakyat habis untuk fasilitas yang dianggap belum mendesak.(*)