MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magetan harus mengencangkan ikat pinggang pada tahun anggaran 2026. Penurunan drastis dana transfer dari pemerintah pusat memaksa otoritas infrastruktur daerah ini untuk mengalihkan fokus dari pembangunan besar menjadi sekadar pemeliharaan rutin atau “tambal sulam”.
Kepala DPUPR Kabupaten Magetan, Muhtar Wakid, S.ST., MT., mengungkapkan bahwa anggaran infrastruktur tahun ini mengalami penurunan lebih dari 50% dibandingkan tahun 2025.
Muhtar menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya, DPUPR mengelola dana hampir Rp100 miliar untuk perbaikan infrastruktur. Namun, di tahun 2026 ini, angka tersebut merosot tajam menjadi hanya sekitar Rp48 miliar.
“Anggaran kita secara total dibandingkan tahun 2025 itu berkurang 50% lebih, sekitar 51%. Hal ini tentu berdampak langsung pada minimnya pembangunan di Kabupaten Magetan tahun ini,” ujar Muhtar saat ditemui di kantornya, Senin (16/3/2026).
Dengan dana yang terbatas, Muhtar secara terbuka memohon maaf kepada masyarakat jika pelayanan infrastruktur tidak bisa maksimal. Prioritas utama tahun ini bukanlah pengaspalan ulang (overlay hotmix) yang mulus, melainkan mempertahankan fungsi jalan agar kerusakan tidak semakin parah.
Fokus utama pada tahun ini adalah menutup lubang jalan segera guna mencegah kerusakan meluas. Dana Rp48 miliar tersebut harus dibagi rata untuk seluruh sektor, mulai dari jalan, jembatan, drainase, trotoar, hingga embung dan tidak lagi ada anggaran untuk pelapisan ulang hotmix seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Harapan masyarakat tentu ingin jalan dilapis ulang agar halus, saya pun berharap demikian. Namun, kemampuan kita saat ini hanya sebatas menambal karena keterbatasan dana,” imbuhnya.
Muhtar menambahkan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang sedang memprioritaskan program nasional lainnya. Satu-satunya harapan untuk mendongkrak performa infrastruktur tahun ini adalah adanya tambahan dana transfer di pertengahan tahun.
“Jika nanti di pertengahan ada tambahan dana transfer dari pusat, mudah-mudahan kita bisa melayani masyarakat lebih baik. Tapi jika tidak ada, ya kita maksimalkan yang ada agar infrastruktur tidak bertambah rusak,” pungkasnya.(*)