MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Gaduh dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Magetan, Ali Robert, menegaskan bahwa kemelut ini harus menjadi momentum besar untuk mengembalikan fungsi legislatif sebagai pengawas yang kredibel, bukan sekadar pelengkap administratif pemerintah.
Robert menyoroti adanya miskonsepsi di tengah masyarakat yang menganggap DPRD sebagai lembaga pengusul atau pelaksana program pembangunan. Menurutnya, pemahaman ini perlu diluruskan agar publik bisa mengawal kinerja dewan dengan tepat.
“DPRD memiliki tiga pilar fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penting untuk diingat bahwa dewan bukanlah eksekutor proyek. Pelaksana anggaran sepenuhnya berada di tangan eksekutif melalui OPD,” ujar Robert saat memberikan keterangan pers.
Ia menambahkan bahwa hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) bersifat kemitraan yang sejajar. DPRD dituntut untuk menjadi mitra kritis yang memastikan setiap kebijakan pemerintah selaras dengan regulasi dan kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi mengamini kebijakan eksekutif.
Terkait kasus hukum yang tengah bergulir, Partai Gelora meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum. Namun, Robert menekankan bahwa fenomena ini adalah sinyal merah bagi tata kelola pemerintahan di Magetan.
“Ini bukan soal individu semata, melainkan alarm untuk pembenahan sistem agar lebih transparan dan akuntabel,” cetusnya.
Ia menjelaskan bahwa dana Pokir sejatinya adalah instrumen resmi untuk menyerap aspirasi konstituen. Namun, pelaksanaannya wajib melalui mekanisme perencanaan yang ketat dan tidak boleh dipersonalisasi sebagai milik anggota dewan.
“Pokir itu mandat rakyat, bukan proyek pribadi. Eksekutif pun punya tanggung jawab besar dalam verifikasi dan penganggaran agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya lagi.
Gejolak yang terjadi saat ini diakui telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik di Magetan. Robert mengimbau agar seluruh partai politik melakukan introspeksi mendalam agar politik kembali ke jalur pengabdian.
“Kami prihatin dengan kegaduhan yang muncul. Kepercayaan publik adalah taruhan yang sangat mahal. Jangan sampai energi daerah habis untuk konflik politik atau opini liar yang saling menjatuhkan,” kata Robert.
Di akhir pernyataannya, Partai Gelora berharap proses hukum berjalan objektif dan profesional. Robert juga mengingatkan agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal dalam melayani masyarakat meski di tengah guncangan politik.(ton/red)