MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia kembali memperingati hari Kartini sebagai bentuk penghormatan kepada Raden Ajeng Kartini. Seorang tokoh perempuan yang dikenang sebagai pelopor emansipasi dan pendidikan bagi kaum perempuan. Di sekolah-sekolah, instansi pemerintah, hingga berbagai lembaga formal, peringatan ini hampir selalu ditandai dengan satu simbol utama: kebaya dan busana adat. Negara, melalui praktik kultural ini, tampak berupaya menghadirkan ingatan kolektif bahwa mengenakan kebaya adalah cara sederhana untuk menghidupkan kembali semangat Kartini.
Namun, di balik kemeriahan tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar: apakah makna peringatan ini masih utuh, atau justru telah tereduksi menjadi rutinitas simbolik yang kehilangan substansi?
Realitas di lapangan menunjukkan kecenderungan yang patut dikritisi. Peringatan yang berulang setiap tahun perlahan berubah menjadi ajang estetika. Siswa, guru, dan pejabat berlomba mengenakan busana adat terbaik, memilih warna dan desain yang paling menarik, lalu mengabadikan momen dalam sesi foto bersama. Setelah itu, peringatan dianggap selesai. Kebaya dikenakan, dokumentasi tersimpan, dan rutinitas kembali berjalan seperti biasa. Seakan-akan, cukup sampai di sana cara kita menghormati sejarah.
Fenomena ini dapat dibaca melalui perspektif symbolic interactionism dari Herbert Blumer. Dalam teori ini, makna dibentuk melalui interaksi sosial dan simbol. Kebaya, yang semula menjadi simbol perjuangan perempuan, kini mengalami pergeseran makna menjadi sekadar atribut formal dan estetika. Simbol tetap hadir, tetapi maknanya memudar karena tidak lagi diiringi pemahaman yang mendalam.
Jika kita ingin melihat lebih dalam, kondisi ini juga dapat dianalisis melalui konsep “simulacra” dari Jean Baudrillard. Dalam kerangka ini, realitas telah digantikan oleh representasi semu yang tampak nyata. Peringatan Hari Kartini menjadi simulasi: tampak meriah, tampak menghormati sejarah, tetapi sejatinya kosong dari refleksi kritis. Kita merayakan bayang-bayang, bukan substansi.
Padahal, jika kita kembali pada gagasan Kartini yang terangkum dalam surat-suratnya, jelas bahwa perjuangannya jauh melampaui simbol budaya. Ia memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, serta keberanian untuk melampaui batasan sosial yang mengekang. Kartini mempertanyakan tradisi yang tidak adil, sekaligus membayangkan masa depan di mana perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.
Dalam konteks kekinian, perjuangan tersebut sebenarnya telah menunjukkan hasil yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya tuntas. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah perempuan di Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Bahkan, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, partisipasi perempuan hampir setara dengan laki-laki. Ini adalah capaian penting yang tidak dapat dilepaskan dari warisan pemikiran Kartini tentang pentingnya pendidikan.
Namun, angka statistik tidak selalu mencerminkan kualitas kesadaran. Akses pendidikan memang meningkat, tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah: apakah pendidikan tersebut telah melahirkan keberanian berpikir, kemandirian, dan daya juang sebagaimana yang dicita-citakan Kartini? Ataukah justru pendidikan masih terjebak dalam rutinitas administratif yang kurang memberi ruang bagi transformasi?
Di sinilah kritik menjadi relevan. Peringatan hari Kartini di dunia pendidikan seharusnya tidak berhenti pada simbol, tetapi menjadi momentum reflektif untuk menumbuhkan kesadaran kritis. Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa penghargaan terhadap pelajar perempuan dalam momentum ini masih sangat minim. Jarang ditemukan program yang secara khusus mengapresiasi prestasi, gagasan, inovasi, atau perjuangan nyata siswa perempuan. Tidak banyak ruang yang diberikan untuk menampilkan ide-ide mereka, kisah perjuangan mereka, atau kontribusi mereka dalam lingkungan sosial.
Dalam perspektif pendidikan kritis ala Paulo Freire, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan masih cenderung bersifat “banking”—sekadar mentransfer tradisi tanpa menghidupkan kesadaran. Hari Kartini seharusnya menjadi ruang pedagogis yang membebaskan, di mana siswa—khususnya perempuan—didorong untuk menjadi subjek aktif yang berpikir, bertanya, dan bertindak.
Pertanyaan penting kemudian muncul: dalam rangka apa kita memperingati Hari Kartini? Apakah sekadar untuk melestarikan pakaian tradisional, atau untuk melanjutkan perjuangan intelektual dan sosial yang ia rintis? Mengapa Kartini diangkat sebagai pahlawan nasional jika semangatnya tidak benar-benar diinternalisasi?
Jawaban atas pertanyaan ini mengarah pada satu kesadaran penting: Kartini bukan sekadar simbol perempuan berkebaya, melainkan simbol keberanian melawan keterbatasan. Ia adalah representasi dari individu yang memiliki agency—kemampuan untuk bertindak dan mengubah kondisi, meskipun berada dalam struktur sosial yang mengekang.
Oleh karena itu, peringatan hari Kartini perlu direorientasi. Kebaya tetap penting sebagai simbol budaya, tetapi tidak boleh menjadi pusat peringatan. Dunia pendidikan dan institusi publik perlu menghadirkan kegiatan yang lebih substantif: forum diskusi tentang kesetaraan, penghargaan bagi pelajar perempuan berprestasi, kompetisi gagasan inovatif, hingga program pemberdayaan yang konkret. Lebih dari itu, perlu ada ruang bagi siswa perempuan untuk menyuarakan mimpi dan gagasannya, terutama mereka yang berasal dari latar belakang terbatas.
Kita tidak sedang menolak tradisi, tetapi mengingatkan bahwa tradisi tanpa makna adalah kehampaan. Mengenakan kebaya tanpa memahami perjuangan Kartini sama halnya dengan merayakan simbol tanpa jiwa.
Sudah saatnya peringatan ini kembali pada ruhnya. Bukan sekadar tentang apa yang dikenakan, tetapi tentang apa yang dipikirkan, diperjuangkan, dan diwariskan. Jika setiap sekolah mampu menjadikan hari Kartini sebagai ruang untuk menumbuhkan keberanian berpikir dan berkarya, maka kita tidak hanya mengenang Kartini—kita sedang melahirkan Kartini-Kartini baru.
Dan pada akhirnya, pertanyaan reflektif ini layak kita ajukan bersama: apakah kita ingin generasi muda hanya pandai mengenakan kebaya, atau berani membawa perubahan?
Pilihan itu ada di tangan kita—para pendidik, pengambil kebijakan, dan seluruh elemen masyarakat. Jika peringatan ini terus dibiarkan berhenti pada seremoni, maka kita sedang mengkhianati makna sejarah. Namun jika kita berani mengisinya dengan kesadaran, keberanian, dan aksi nyata, maka Hari Kartini akan tetap hidup—bukan di lembar foto, tetapi di setiap langkah perubahan yang diambil oleh generasi masa depan.
Ditulis Oleh:
Hanif Ikhsani, M.Pd.
Pemerhati Pendidikan Magetan $ Wk. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan