JAKARTA (BLOKJATIM.COM) – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara (suspend) operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
Keputusan ini diambil setelah ditemukan serangkaian pelanggaran berat pada menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari makanan basi, berjamur, hingga buah yang mengandung belatung, yang dinilai mengancam kesehatan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama.
Langkah darurat ini menjadi sorotan publik mengingat program MBG merupakan agenda strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Berdasarkan data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan hingga 28 Februari 2026, tercatat ada 47 kasus penyimpangan mutu yang tersebar di tiga wilayah kerja utama, dengan konsentrasi terbanyak di Wilayah II yang mencapai 30 kejadian.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap mitra atau pengelola dapur yang bermain-main dengan standar keamanan pangan. Temuan di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, seperti roti berjamur, telur busuk, hingga lauk pauk yang sudah tidak layak konsumsi.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
Penghentian sementara 47 dapur ini berdampak langsung pada distribusi makanan bagi ribuan siswa di wilayah terkait. Namun, BGN menilai langkah ini jauh lebih aman daripada membiarkan risiko keracunan massal terjadi. Pengawasan ketat kini tidak hanya menyasar pada produk akhir makanan, tetapi juga mencakup audit manajemen dapur, kredibilitas pemasok bahan baku, hingga rantai distribusi yang selama ini dianggap menjadi titik lemah.
Nanik menambahkan bahwa integritas program ini sangat bergantung pada kepercayaan orang tua siswa dan masyarakat luas. Oleh karena itu, sanksi administratif dan penghentian operasional menjadi pesan keras bagi seluruh penyelenggara.
“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya lagi.
BGN memastikan bahwa SPPG yang saat ini ditangguhkan tidak akan bisa langsung beroperasi kembali. Mereka wajib melalui proses verifikasi ulang yang ketat dan memenuhi seluruh rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh tim pengawas pusat.
“SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” pungkas Nanik.
Melalui tindakan ini, diharapkan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis dapat diperbaiki secara sistemik, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menerima asupan makanan yang justru membahayakan kesehatan mereka.(*)