MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Di dalam ruang kelas SDN 1 Selorejo, harapan tentang generasi Indonesia 2045 yang tangguh seharusnya tersaji di atas meja. Lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG), negara mencoba menitipkan masa depan pada setiap porsi makanan yang dibagikan. Namun, Jumat (6/3/2026) lalu, harapan itu terasa sedikit “keras” dan sulit dikunyah.
Seuntai pisang mentah hijau pekat dan kaku menjadi potret buram eksekusi kebijakan di lapangan. Ini bukan sekadar buah yang belum masak, ini adalah simbol dari rantai pengawasan yang juga masih “mentah”.
Ada ironi yang lebih pahit dari rasa pisang mentah itu sendiri, yakni kebungkaman para orang tua. Di grup-grup WhatsApp, foto pisang tersebut viral, namun di dunia nyata, para wali murid memilih menelan keluhan mereka dalam diam. Ada kekhawatiran yang tidak terucap bahwa protes kecil bisa berdampak besar bagi posisi anak-anak mereka di sekolah.
Situasi ini menjadi tamparan bagi sistem. Jika penerima manfaat merasa takut untuk bersuara, maka pengawasan publik telah mati di tingkat paling dasar.
Temuan ini menambah daftar panjang catatan merah program MBG di Magetan, setelah sebelumnya isu kebersihan telur di Lembeyan Kulon sempat mencuat. Lemahnya quality control (QC) di titik distribusi menjadi sorotan tajam.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Asa Binar Jingga Genengan, Tri Hantanto, tidak menampik adanya kebocoran sistem tersebut. Ia mengakui bahwa standar kelayakan konsumsi sempat terabaikan dalam proses pengiriman.
“Memang kemungkinan ada beberapa buah belum matang. Ini akan menjadi evaluasi kami agar ke depan pendistribusian makanan, khususnya buah, bisa dipastikan sudah layak konsumsi,” ujar Tri saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).
Tri juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pihak sekolah dan wali murid. Ia berjanji akan lebih memperketat proses pengadaan hingga tangan terakhir di sekolah.
Namun, bagi publik, kata maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki gizi anak bangsa. SPPG harus menyadari bahwa MBG bukan sekadar proyek distribusi logistik, melainkan mandat kesehatan.
Jika pisang mentah terus melenggang masuk ke kotak makan siswa, maka komitmen pemerintah untuk “menyiapkan generasi emas” patut dipertanyakan. Gizi adalah hak anak, bukan sekadar komoditas yang boleh dikirimkan secara asal-asalan demi mengejar target distribusi.
Magetan butuh aksi nyata, bukan sekadar janji evaluasi yang baru muncul setelah masalah menjadi viral. Jangan sampai masa depan anak-anak kita ikut “mentah” karena kelalaian yang dianggap biasa.(*)