JAKARTA (BLOKJATIM.COM) – Lonjakan harga energi mulai memukul sektor perikanan tangkap di Indonesia. Menanggapi situasi ini, Ketua DPP PKS Bidang Petani Peternak Nelayan, Riyono Caping, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan harga khusus atau “BBM Semi Subsidi” bagi pelaku usaha perikanan dengan kapal di bawah 100 Gross Tonnage (GT).
Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah pembengkakan biaya operasional yang dapat melumpuhkan ekonomi pesisir.
Riyono menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT tetap mendapatkan akses BBM subsidi dengan harga stabil. Menurut data, terdapat sekitar 200.000 nelayan kecil yang mayoritas melakukan one day fishing untuk kebutuhan hidup harian.
“Kami meminta agar BBM untuk nelayan di bawah 5 GT tetap tersedia dengan harga yang tidak naik. Saat ini harga subsidi berada di angka Rp6.800 per liter, sementara harga non-subsidi sudah melambung jauh,” ujar Riyono.
Kesenjangan harga BBM saat ini dianggap sangat memberatkan. Sementara harga non-subsidi umum berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000, Riyono mengungkap fakta lapangan bahwa pelaku usaha dengan kapal di atas 30 GT justru harus menebus BBM dengan harga fantastis.
Harga non-subsidi umum di harga Rp12.000 – Rp13.000/liter. Kemudian, harga riil di pelaku usaha (>30 GT): Rp25.000 – Rp28.500/liter.
Kenaikan ini berdampak signifikan mengingat komponen biaya BBM menyedot sekitar 60% dari total biaya operasional penangkapan ikan.
Sebagai jalan tengah untuk menjaga keberlanjutan industri perikanan nasional, PKS mengusulkan skema baru bagi kapal menengah.
“PKS mengusulkan agar pelaku usaha perikanan di bawah 100 GT bisa mendapatkan harga semi subsidi,” lanjutnya.
Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan di lapangan, Riyono menyarankan agar skema ini dibarengi dengan sistem kuota yang ketat. Dengan demikian, distribusi energi tepat sasaran dan pelaku usaha tetap bisa melaut tanpa terbebani biaya produksi yang mencekik.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah taktis sebelum dampak krisis energi ini meluas dan mengancam ketahanan pangan sektor kelautan.(ton/red)