MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) layak diapresiasi sebagai ikhtiar besar negara dalam menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Program ini tidak hanya menyasar aspek gizi, tetapi juga berpotensi menggerakkan roda ekonomi nasional—dari sektor pertanian, peternakan, hingga penyerapan tenaga kerja.
Namun, di balik optimisme tersebut, ada satu hal yang tidak boleh terlewat: peran peternak rakyat. Jauh sebelum MBG digagas, para peternak—khususnya peternak telur—telah menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan dominasi sekitar 98 persen usaha peternakan yang dikelola secara mandiri, kontribusi mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama tercapainya swasembada telur di Indonesia.
Karena itu, narasi kekurangan pasokan telur untuk mendukung MBG perlu disikapi dengan cermat. Data produksi nasional yang mencapai sekitar 6,8 juta ton per tahun menunjukkan bahwa secara kuantitas, Indonesia berada dalam posisi aman. Bahkan, jika MBG berjalan penuh, kebutuhan telur diperkirakan hanya menyerap sebagian kecil dari total produksi. Artinya, persoalan utama bukan pada produksi, melainkan pada distribusi dan tata kelola pasokan.
Di titik inilah kehati-hatian pemerintah diuji. Wacana membuka ruang bagi investasi asing dalam skala besar untuk meningkatkan produksi berpotensi menimbulkan dampak yang tidak kecil. Jika tidak dikendalikan, langkah ini justru dapat menggeser peran peternak kecil yang selama ini telah terbukti tangguh menjaga ketersediaan pangan.
Yang lebih mendesak saat ini bukanlah ekspansi besar-besaran, melainkan penguatan peternak rakyat. Kemitraan berbasis wilayah dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akses pembiayaan yang mudah, stabilitas harga pakan, serta distribusi yang merata harus menjadi prioritas. Kehadiran lembaga seperti Danantara semestinya diarahkan untuk memperkuat yang sudah ada, bukan menggantikannya.
Selain itu, perencanaan sektor hulu juga tidak boleh diabaikan. Kebijakan impor Grand Parent Stock (GPS), pengendalian harga bahan baku pakan, hingga efisiensi biaya operasional produksi harus dihitung secara matang. Tanpa itu, peternak mandiri akan terus berada dalam tekanan, sementara keberlanjutan usaha mereka menjadi taruhan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dari seberapa jauh program ini mampu memperkuat ekonomi rakyat. Jangan sampai program besar ini justru melemahkan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi penyangga utama.
Indonesia Emas 2045 hanya akan terwujud jika pembangunan berpijak pada kekuatan sendiri. Peternak rakyat adalah bagian dari kekuatan itu. Sudah semestinya mereka tidak hanya dilibatkan, tetapi juga dilindungi dan diberdayakan.
Salam NKRI.
Penulis : Surohman
Ketua Pinsar Petelur Nasional Kabupaten Magetan .