MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magetan menggelar peringatan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) di Kantor DPC PDIP Magetan, Minggu (26/7/2026). Acara ini diisi dengan refleksi sejarah, testimoni pelaku sejarah, doa bersama lintas agama, penyalaan lilin, hingga deklarasi.
Peringatan tersebut diikuti oleh seluruh pengurus, kader, serta anggota DPC PDIP Magetan. Dalam momentum ini, beberapa saksi hidup asal Magetan yang terlibat langsung dalam peristiwa Kudatuli membagikan kisah perjuangan mereka, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para undangan.
Peristiwa Kudatuli dipicu oleh dualisme kepemimpinan partai, intervensi pemerintah Orde Baru, serta perebutan kantor DPP PDI di Jakarta antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Magetan, Diana AV Sasa, menegaskan bahwa peringatan ini digelar untuk mengenang kembali pengorbanan para senior partai yang memperjuangkan kebebasan dan demokrasi di Indonesia.
“Hari ini kami mengingat kembali perjuangan para pendahulu kami yang menjadi korban kerusuhan 27 Juli 1996. Peristiwa itu mencatat 5 orang meninggal dunia, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang yang hingga kini tidak jelas keberadaannya,” ujar Diana dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).
Diana menjelaskan, apa yang diperjuangkan oleh para senior PDIP saat itu adalah hak dasar warga negara dalam berdemokrasi, mulai dari kebebasan berpendapat, berkumpul, hingga berorganisasi. Perjuangan tersebut kemudian melahirkan era Reformasi yang dinikmati masyarakat hingga hari ini.
Namun, Diana menilai kondisi perpolitikan nasional akhir-akhir ini justru menunjukkan gejala kemunduran yang menyerupai masa menjelang Reformasi.
“Kondisi politik saat ini kita melihat ada banyak represi yang nuansanya hampir sama seperti sebelum Reformasi. Aktivis dan kawan-kawan yang kritis mulai ditangkap, ditahan, hingga dipidana. Sedikit saja bersuara, kita sudah mendapat tekanan,” tegasnya.
Melalui momentum peringatan Kudatuli ini, DPC PDIP Magetan mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk melakukan refleksi mendalam terkait masa depan demokrasi di tanah air.
“Apakah nyawa dari Kudatuli yang menjadi tonggak Reformasi itu masih ada sampai sekarang? Apakah kita masih bebas berkumpul dan mengkritik pemerintah? Faktanya saat ini agak bertolak belakang. Kami berharap refleksi ini membangun kesadaran bersama bahwa masih banyak PR demokrasi yang belum tuntas di Indonesia,” tutup Diana.(ton/red)