JAKARTA (BLOKJATIM.COM) – Momentum Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada 6 April 2026 menjadi panggung bagi Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, untuk menyuarakan perlindungan total bagi para penjaga laut Indonesia. Mengusung tema “Pangan Biru dan Nelayan Kuat, Indonesia Berdaulat”, sektor kelautan ditegaskan sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional.
Riyono menilai, tema tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan mandat bagi negara untuk memposisikan nelayan sebagai aktor utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan berbasis laut.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah nelayan Indonesia pada 2024 mencapai 3,2 juta orang, didominasi oleh nelayan kecil dan tradisional. Meski sektor ini menyumbang sekitar 2,6–2,8 persen terhadap PDB nasional pada 2025, realitas kesejahteraan di lapangan masih memerlukan perhatian serius.
Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2025 tercatat di angka 103,86. Walaupun menunjukkan tren kenaikan dibanding 2024, angka tersebut masih berada di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan daya beli nelayan belum sepenuhnya pulih.
“Hari Nelayan Nasional ini harus menjadi momentum refleksi bagi kita semua. Nelayan bukan sekadar profesi, tetapi penjaga kedaulatan pangan laut kita. Dalam konteks pangan biru, peran nelayan semakin vital sebagai penyedia sumber gizi yang sehat dan berkelanjutan bagi bangsa. Negara wajib hadir memberikan perlindungan, kepastian usaha, dan peningkatan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Riyono dalam keterangan resminya.
Riyono yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan DPP PKS ini menyoroti sejumlah hambatan klasik yang masih menjerat nelayan. Di antaranya adalah sulitnya akses permodalan perbankan.Fluktuasi harga hasil tangkapan yang merugikan saat musim panen dan juga ancaman nyata perubahan iklim dan maraknya illegal fishing.
Ia mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil, seperti kemudahan akses bahan bakar subsidi, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, serta penguatan peran koperasi nelayan sebagai stabilisator harga pasar.
Modernisasi Inklusif dan Perlindungan Sosial
Menurutnya, masa depan perikanan Indonesia terletak pada modernisasi yang merangkul semua kalangan, bukan hanya korporasi besar.
“Modernisasi sektor perikanan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan. Mulai dari pelatihan teknologi tangkap, pengolahan hasil laut, hingga digitalisasi pemasaran, semuanya penting agar nelayan kita kuat, mandiri, dan mampu bersaing,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Riyono menekankan pentingnya jaminan perlindungan sosial. Jaminan asuransi kecelakaan kerja dan kompensasi saat cuaca ekstrem harus menjadi hak dasar bagi setiap nelayan. Kepastian hukum terkait wilayah tangkap juga menjadi prioritas agar nelayan lokal tidak terpinggirkan di perairan sendiri.
“Nelayan kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan nelayan yang kuat dan ekosistem pangan biru yang terbangun dengan baik, saya yakin Indonesia bisa semakin berdaulat secara pangan dan ekonomi maritim,” pungkas Riyono.(ton/red)