LOMBOK TIMUR (BLOKJATIM.COM) – Praktik curang dugaan jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur memicu reaksi keras dari parlemen. Aparat penegak hukum diminta tidak tebang pilih dan segera membongkar aktor intelektual di balik sindikat tersebut.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah. Ia meminta Polres Lombok Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak agresif mengusut tuntas seluruh jaringan yang terlibat, bukan hanya mencokok pelaku di tingkat lapangan.
“Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan BGN membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti di pelaku lapangan. Siapa pun yang menikmati aliran dana atau menjadi otak di balik jaringan terorganisir ini harus diseret ke ranah hukum,” tegas Amrullah, Selasa (2/6/2026).
Kasus yang mencuat ke publik ini dinilai sangat mencederai masyarakat. Bagaimana tidak, para pelaku diduga memanfaatkan program strategis nasional tersebut demi meraup keuntungan pribadi dengan nilai transaksi yang mencengangkan.
Amrullah menyoroti adanya korban yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat tergiur iming-iming akses cepat program pemerintah.
“Ini bukan perkara sepele. Ada oknum yang dengan sengaja menjual pengaruh, menjanjikan akses khusus, dan mengklaim dekat dengan pejabat demi mengeruk uang masyarakat. Ini pembodohan yang harus ditindak tegas,” lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur tersebut.
Berdasarkan indikasi awal dari BGN, praktik fraud ini diduga tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan kelompok terstruktur yang bergerak lintas daerah. Oleh karena itu, Amrullah meminta polisi melacak rekam jejak komunikasi hingga aliran dana (follow the money) untuk memetakan seluruh jaringan perekrut.
Selain merugikan korban secara materiil, skandal investasi bodong berkedok program pemenuhan gizi ini dinilai telah mencoreng reputasi Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. Amrullah tidak ingin daerahnya diidentikkan dengan sarang penipuan program pemerintah.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Komisi IV DPRD Lotim mendorong adanya evaluasi total terhadap sistem pengawasan program MBG. Ia mengingatkan agar seluruh proses verifikasi dilakukan secara transparan guna menutup ruang gerak para makelar proyek.
“Masyarakat juga harus ekstra waspada. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan proyek atau bantuan di luar jalur resmi, apalagi jika meminta imbalan uang muka,” imbaunya.
Sebagai informasi, Polres Lombok Timur dan BGN saat ini memang sedang mengatensi serius kasus penipuan bermodus penentuan titik SPPG di Lombok Timur. Angka yang dimainkan sindikat ini tergolong fantastis, di mana satu titik lokasi dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan tarif mencapai Rp950 juta.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, sempat membeberkan bahwa modus pelaku adalah dengan memamerkan kedekatan atau relasi palsu dengan orang dalam BGN untuk meyakinkan para korban saat proses verifikasi.
Pihak kepolisian sendiri telah menerima laporan resmi sejak 16 Februari 2026 dan resmi menaikkan status kasus ini ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor utama dalam kasus ini adalah seorang oknum berinisial S, yang menjanjikan fasilitas dapur MBG siap operasi kepada korbannya.
Menariknya, fenomena serupa ternyata tidak hanya terjadi di Lombok Timur, melainkan sudah lebih dulu terendus di wilayah Batam dan beberapa daerah di Jawa Barat. Hal ini memperkuat dugaan adanya sindikat terorganisir berskala nasional yang kini tengah dibidik korps bhayangkara.(ton/red)