MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahap pertama tahun 2026 di Kabupaten Magetan menuai sorotan tajam. Pengawasan proyek jaringan irigasi bernilai anggaran negara ini disinyalir lemah akibat minimnya kehadiran Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di lapangan, sehingga memicu keraguan atas kualitas bangunan yang dihasilkan.
Dugaan pengawasan yang kurang tertib ini salah satunya terjadi pada pengerjaan proyek swakelola Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa) Dam Kerep, Desa Wates, Kecamatan Panekan.
Kepala Desa Wates, Sutrisno, mengungkapkan bahwa petugas TPM yang bertanggung jawab mendampingi wilayahnya sangat jarang menampakkan diri di lokasi pengerjaan fisik.
“TPM jarang ke sini, mungkin kendala jauh karena rumahnya di Ponorogo. Kadang datang sebentar, tapi tidak setiap hari,” beber Sutrisno.
Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) P3-TGAI, TPM mengemban kewajiban mendampingi Hippa secara penuh selama masa kontrak—mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan pengerjaan fisik, hingga verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Lantaran pendampingan teknis di lapangan bolong-bolong, efektivitas pengawasan mutu bangunan di Hippa Dam Kerep kini dipertanyakan. Tak hanya itu, mekanisme validasi absensi harian TPM di lokasi pendampingan pun menjadi tanda tanya besar.
Kehadiran TPM di lapangan dinilai krusial untuk memastikan pengerjaan konstruksi jaringan irigasi sesuai dengan standar desain teknis dan tidak asal jadi. Terlebih, program P3-TGAI di Kabupaten Magetan saat ini puluhan lokasi Hippa dan progres fisiknya rata-rata telah mencapai 40 persen lebih.
Sorotan publik ini menjadi catatan penting mengingat dana P3-TGAI bersumber penuh dari APBN demi menunjang ketahanan pangan dan ketersediaan air petani. Sesuai aturan, anggaran tersebut dilarang keras digunakan di luar peruntukan teknis jaringan irigasi.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih mengupayakan konfirmasi resmi dari pihak TPM maupun instansi terkait guna memberikan ruang klarifikasi atas kurangnya kehadiran petugas pendamping serta sistem pengawasan proyek P3-TGAI di lapangan.
Masyarakat dan petani berharap pengawasan ketat segera dilakukan agar proyek irigasi ini tidak sekadar mengejar target pengerjaan fisik, tetapi benar-benar menghasilkan bangunan yang kokoh dan berkualitas jangka panjang. (ton/red)