Minggu, April 27, 2025

Buy now

spot_img

Data Saksi Bocor, Pengamat Politik : Ini Pelanggaran Serius Bisa Merusak Integritas Pemilu

MAGETAN (Blokjatim.com) – Dugaan bocornya data saksi laporan laporan  pembagian sembako sebelum pelaksanaan PSU menuai polemik dan kritik dari berbagai pihak.

Kejadian menjadi peristiwa yang sangat disayangkan, karena informasi yang seharusnya dijaga ketat oleh penyelenggara pemilu teryata malah tersebar luas di medsos sehingga mengancam keselamatan saksi.

Menurut pengamat politik dari Politica Institute, Mohammad Darry, kebocoran ini merupakan bentuk pelanggaran serius yang berpotensi merusak kredibilitas pemilu.

“Ini adalah pelanggaran serius yang bisa merusak integritas pemilu,” kata Darry, Selasa (18/3/2025).

Dijelaskan Darry, harusnya setiap penyelenggara pemilu, yang disini adalah termasuk Bawaslu, memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan keamanan data, terutama yang berkaitan dengan saksi.

Kebocoran informasi semacam ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, yang dapat ditindak oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Jika ada dugaan kebocoran data, ini bisa dilaporkan ke DKPP, yang memiliki wewenang untuk memeriksa kode etik para penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Darry mengingatkan bahwa siapa pun yang terbukti sengaja membocorkan data rahasia dapat menghadapi konsekuensi serius. Bagi anggota Bawaslu yang terlibat, sanksinya bisa berupa pencopotan jabatan.

“Sanksi yang bisa dijatuhkan, antara lain adalah pencopotan jabatan bagi komisioner Bawaslu yang terbukti melanggar,” tegasnya.

Dengan adanya kejadian ini, Darry mendorong pentingnya standar pengelolaan data yang ketat di semua lembaga yang mengelola informasi sensitif, termasuk Bawaslu, KPK, BPK, hingga kepolisian.

Dirinya juga meminta agar kasus ini segera diselidiki secara transparan agar menjadi peringatan bagi semua pihak terkait.

“Kerahasiaan data saksi adalah hal yang sangat penting. Kalau data ini bocor, bisa merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dan proses hukum di negara ini.Jika lembaga-lembaga tersebut gagal dalam menjaga kerahasiaan data, mereka akan kehilangan kredibilitas,” tutupnya.(*)

Related Articles

- Advertisement -

Terbaru