MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Aktivitas pertambangan di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, sempat lumpuh total pada Kamis (24/4/2026) akibat aksi demonstrasi ratusan sopir truk. Para pengemudi yang berasal dari Magetan, Ngawi, dan Madiun ini turun ke jalan untuk memprotes tingginya biaya operasional serta menuntut transparansi pengelolaan tambang.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang mencapai Rp23.900 per liter sehingga membuat material tambang ikut naik menjadi alasan utama di balik aksi ini.
Selain beban BBM, para sopir juga menyuarakan keresahan terkait adanya dugaan praktik nepotisme dalam sistem kerja di area tambang yang dinilai merugikan para sopir lokal.
Toyib, perwakilan dari paguyuban sopir truk, menjelaskan bahwa aksi ini adalah langkah terakhir untuk memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Menurutnya, biaya angkut yang ada sudah tidak lagi mampu menutup biaya pengeluaran harian. Para sopir mendesak adanya penyesuaian harga material agar margin keuntungan mereka tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi.
Menanggapi gejolak tersebut, pihak pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pengelola tambang segera menggelar mediasi darurat.
Pertemuan yang berlangsung alot selama kurang lebih lima jam tersebut dihadiri oleh Kepala DLHP Magetan Muklisun, perwakilan DPRD Magetan, serta pihak Polres Magetan.
Perwakilan pengelola tambang, Khozinatul Ashor, menyatakan bahwa kesepakatan akhirnya tercapai setelah kedua belah pihak sepakat mengambil jalan tengah. Ia mengakui bahwa biaya operasional tambang pun ikut meroket akibat kenaikan BBM, sehingga penyesuaian harga jual material menjadi solusi yang tak terhindarkan.
Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, harga material tambang di wilayah Karas resmi mengalami penyesuaian. Material premium kini dibanderol seharga Rp1.000.000 dari sebelumnya Rp900.000. Harga tanah urug naik menjadi Rp200.000, material batu menjadi Rp130.000, dan bahan cuci disepakati di angka Rp300.000.
Kepala DLHP Magetan, Muklisun, menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir untuk memastikan konflik tidak berlarut-larut. Ia mengimbau agar seluruh pihak, baik penambang maupun sopir, mematuhi poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani guna menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban di wilayah Magetan.
Setelah hasil mediasi diumumkan, ratusan sopir truk akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aktivitas distribusi material di kawasan tambang Karas dilaporkan telah kembali berjalan normal pada sore harinya.(ton/red)