MATARAM (BLOKJATIM.COM) – Peta politik menuju Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pilgub NTB) 2029 mulai menghangat. Anggota DPR RI, Mori Hanafi, disebut-sebut sebagai salah satu figur paling potensial dan memiliki modal politik paling solid untuk memimpin Bumi Gora ke depan.
Penilaian tersebut dilemparkan oleh Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6. Mereka melihat politisi senior asal Bima ini sebagai jawaban atas tantangan pembangunan NTB yang kian kompleks dan kompetitif di masa depan.
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menegaskan bahwa tantangan NTB dalam lima tahun ke depan tidak bisa lagi diselesaikan modal popularitas semata atau sekadar sentimen kewilayahan.
“Yang krusial bagi NTB ke depan adalah figur yang punya kapasitas membangun jejaring nasional, mampu mengonsolidasikan kekuatan politik, dan punya pembuktian konkret dalam memperjuangkan daerah,” ujar pria yang akrab disapa Didu ini di Mataram, Senin (1/6/2026).
Menurut Didu, Mori Hanafi memiliki kombinasi rekam jejak yang langka. Perjalanan politiknya merangkak dari bawah melalui proses yang matang—mulai dari Wakil Ketua DPRD NTB, kontestan Pilkada, anggota DPR RI, hingga kini dipercaya menakhodai DPW Partai Nasdem NTB.
Didu menilai matangnya jam terbang Mori membuatnya tidak hanya piawai dalam kontestasi elektoral lokal, melainkan juga paham cara mengesekusi kebijakan di tingkat pusat demi kepentingan daerah.
Tantangan baru NTB di masa depan terbilang berat, meliputi : Transformasi ekonomi dan hilirisasi industri. Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Penguatan konektivitas antarwilayah. Serta perebutan investasi yang semakin ketat.
“Gubernur NTB ke depan tidak boleh sekadar menjadi administrator yang baik. Ia harus menjadi negosiator yang tangguh di tingkat nasional untuk memperbesar posisi tawar daerah,” tambah analis politik kawakan tersebut.
Salah satu indikator terdekat yang akan menguji kapasitas manajerial Mori Hanafi adalah perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, di mana NTB akan menjadi tuan rumah bersama NTT. Posisi Mori sebagai Ketua KONI NTB menjadikannya sorotan utama.
Jika ajang olahraga terbesar nasional tersebut mendulang sukses—baik dari sisi prestasi atlet, manajemen event, hingga efisiensi anggaran lewat pelibatan dunia usaha maka hal ini akan menjadi panggung pembuktian yang masif.
“Keberhasilan PON 2028 otomatis akan menjadi leverage (daya dongkrak) politik yang sangat signifikan bagi Mori menjelang Pilgub 2029,” papar Didu.
Menanggapi isu primordialisme atau asal-usul geografis calon pemimpin yang kerap muncul, Didu menegaskan pandangan tersebut sudah usang di era demokrasi modern.
“Meskipun Mori berasal dari Bima, tolok ukurnya harus tetap kapasitas, integritas, dan rekam jejak. Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang setara bagi setiap putra-putri daerah terbaik untuk memimpin seluruh masyarakat NTB tanpa sekat wilayah,” tegasnya.
Selain itu, posisinya sebagai Ketua DPW Nasdem NTB dinilai sebagai laboratorium kepemimpinan yang nyata dalam mengelola konflik dan membangun konsensus politik. Didu juga memuji daya tahan (endurance) politik Mori yang dikenal sebagai “figur petarung” di tengah iklim kompetisi yang dinamis.
Di akhir pemaparannya, Mi6 juga mengeluarkan sikap tegas menolak wacana pengembalian pemilihan gubernur melalui DPRD. Mereka menuntut agar Pilgub NTB 2029 tetap digelar secara langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.
“Kami tidak mengeklaim Mori adalah satu-satunya pilihan. Namun secara objektif, jika mengukur kombinasi jaringan nasional, kapasitas organisasi, legitimasi politik, dan daya juang, Mori Hanafi jelas berada di barisan terdepan,” pungkas Didu.(ton/red)