MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Phutut Pujiono, angkat bicara mengenai polemik kritik yang dilayangkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Phutut menegaskan bahwa di balik kebebasan berpendapat, etika dan tata krama harus tetap dijunjung tinggi sebagai jati diri bangsa.
Phutut, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Magetan, menyatakan bahwa pemerintah pada dasarnya terbuka terhadap masukan. Kritik dipandang sebagai “vitamin” dalam sistem demokrasi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Namun, ia memberi catatan tegas mengenai cara penyampaiannya.
“Pemerintah tidak anti kritik. Kritik itu perlu agar roda pemerintahan berjalan sesuai harapan. Namun, demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas etika. Ada perbedaan mendasar antara kritik kebijakan dengan penghinaan personal atau institusi,” ujar Phutut saat dikonfirmasi di Magetan, Senin (15/6/2026).
Menurut Phutut, Presiden bukan sekadar figur politik, tapi martabat bangsa. Ia mengimbau agar masyarakat, terutama kalangan intelektual, lebih bijak dalam memilih diksi saat menyampaikan aspirasi.
“Silakan kritik kebijakan dengan argumen dan solusi, itu hak warga negara. Tetapi jangan menggunakan kata kasar yang merendahkan martabat atau melecehkan jabatan Presiden. Kita adalah bangsa Timur yang menjunjung tinggi adab,” tegasnya.
Di tengah riuh perdebatan politik, Phutut mengajak masyarakat untuk lebih objektif dalam memandang program pemerintah, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki dampak ekonomi luas yang sering kali luput dari perhatian publik.
Ia menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar urusan pemberian makanan, melainkan penggerak ekonomi kerakyatan. “Kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, susu, hingga sayuran dipasok dari petani dan peternak lokal. Ini menciptakan perputaran uang yang nyata di daerah,” jelasnya.
Menurutnya, rantai distribusi program ini menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari sektor UMKM, pengolahan makanan, hingga jasa logistik. Hal ini dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput.
Selain sektor pangan, Phutut juga menyoroti komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ketersediaan pupuk bagi petani. Ia mencatat bahwa langkah pemerintah dalam meminimalisir kelangkaan pupuk adalah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Cita-cita ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa petani yang sejahtera. Fokus kita sekarang adalah mendukung kebijakan yang memberikan ruang bagi petani untuk tumbuh sekaligus membuka lapangan kerja,” tambah Phutut.
Sebagai penutup, Phutut berharap masyarakat tetap menjaga keseimbangan antara keberanian bersuara dan penghormatan terhadap institusi negara. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat diukur dari kedewasaan dalam bersikap, bukan dari seberapa keras seseorang melontarkan cacian.
“Demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras berteriak. Mari kita berbeda pendapat dengan bermartabat. Kritiklah pemerintah sebagai jalan perbaikan, namun jangan pernah kehilangan adab dan persatuan bangsa,” pungkasnya.(ton/red)