MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Dunia informasi saat ini sedang berada di masa keemasan sekaligus masa yang paling membingungkan. Dulu, untuk menjadi seorang wartawan, seseorang harus melewati seleksi yang ketat, pelatihan yang panjang, dan bekerja di bawah naungan perusahaan media yang memiliki aturan jelas.
Namun sekarang, segalanya telah berubah. Di era digital ini, siapa pun bisa membuat situs web, mencetak kartu pers sendiri, dan tiba-tiba mengaku sebagai jurnalis. Fenomena inilah yang sering disebut sebagai “Belantara Media” sebuah hutan rimba informasi di mana sulit membedakan mana pejuang kebenaran dan mana oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi.
Menjamurnya Media dan Krisis Kualitas
Pertumbuhan media online di Indonesia sangatlah pesat. Bak jamur di musim hujan, setiap hari muncul portal berita baru. Secara teori, banyaknya media adalah hal yang baik bagi demokrasi karena masyarakat memiliki banyak pilihan informasi. Namun, kenyataannya tidak selalu indah. Ledakan jumlah media ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Banyak media baru yang lahir tanpa pondasi jurnalistik yang kuat. Akibatnya, muncul fenomena “wartawan kartu pers”. Mereka adalah orang-orang yang mengantongi kartu identitas wartawan, namun tidak pernah memproduksi karya jurnalistik yang nyata. Mereka tidak menulis berita, tidak melakukan investigasi, dan tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Karya mereka, jika pun ada, biasanya hanyalah salin-tempel (copy-paste) dari rilis resmi instansi pemerintah tanpa ada proses penyuntingan atau verifikasi lebih lanjut.
Mengenal Sosok “Wartawan Bodrex”
Dalam masyarakat kita, muncul istilah-istilah unik sekaligus menyindir untuk para oknum ini. Ada yang menyebut mereka “Wartawan Bodrex”, “WTS” (Wartawan Tanpa Surat Kabar), “CNN” (Cuma Nanya-Nanya), hingga “Muntaber” (Muncul Tanpa Berita). Istilah-istilah ini bukan sekadar lucu-lucuan, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap perilaku oknum yang merusak citra profesi jurnalis.
Ciri utama dari oknum ini adalah orientasi mereka yang bukan pada berita, melainkan pada “amplop” atau uang. Mereka sering kali muncul di kantor-kantor desa, sekolah, atau proyek pemerintah bukan untuk meliput fakta, melainkan untuk mencari celah kesalahan narasumber. Jika ditemukan sedikit saja kejanggalan, mereka akan menggunakannya sebagai alat untuk menekan atau mengintimidasi narasumber agar memberikan sejumlah uang. Inilah yang disebut pemerasan berkedok jurnalistik.
Lebih jauh lagi, insting jurnalistik mereka biasanya tumpul. Ketika ada peristiwa besar yang menyangkut kepentingan publik, mereka cenderung acuh tak acuh jika hal itu tidak menghasilkan uang. Sebaliknya, mereka akan sangat bersemangat mendatangi narasumber pada momen-momen tertentu, seperti menjelang Hari Raya, hanya untuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) atau bingkisan.
Cara Menghadapi Intimidasi di Lapangan
Bagi masyarakat awam, aparatur desa, atau kepala sekolah, kedatangan oknum wartawan seperti ini sering kali menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman. Namun, sebenarnya ada langkah-langkah sederhana dan bermartabat untuk menghadapi mereka.
Pertama, tetaplah bersikap ramah. Perlakukan mereka sebagai tamu biasa. Kedewasaan kita dalam menyambut tamu akan menunjukkan bahwa kita tidak memiliki beban atau ketakutan. Kedua, jangan ragu untuk menanyakan identitas secara detail. Mintalah kartu pers dan lihat nama media tempat mereka bekerja. Di zaman sekarang, kita bisa langsung mengecek kredibilitas sebuah media melalui ponsel. Cek apakah media tersebut memiliki susunan redaksi yang jelas atau sudah terdaftar di Dewan Pers.
Jika mereka mulai melakukan wawancara, layani dengan sewajarnya. Namun, jika pembicaraan mulai mengarah pada ancaman, pemerasan, atau permintaan uang yang tidak masuk akal, kita harus berani bersikap tegas. Seorang wartawan profesional dilarang keras menerima uang dari narasumber, apalagi memeras. Jika ancaman terus berlanjut, laporkan kepada pihak kepolisian atau organisasi profesi seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) atau AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Ingatlah satu prinsip penting: jika kita bekerja sesuai prosedur dan benar, maka tidak perlu risih dengan kedatangan siapa pun.
Mengembalikan Marwah Jurnalistik
Pers adalah pilar keempat demokrasi. Tugas utamanya adalah menjadi pengawas kekuasaan dan penyambung lidah masyarakat. Namun, marwah mulia ini tercoreng oleh ulah segelintir oknum yang memanfaatkan kebebasan pers untuk kepentingan sempit.
Fenomena “Belantara Media” ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua. Bagi pemilik media, penting untuk memberikan pelatihan dan menekankan etika profesi kepada wartawannya. Bagi pemerintah, perlu ada ketegasan dalam menegakkan aturan mengenai perusahaan pers. Dan bagi masyarakat, kita perlu menjadi pembaca yang cerdas agar tidak mudah termakan oleh narasi-narasi provokatif dari media yang tidak kredibel.
Kesimpulannya, menjadi wartawan bukan sekadar soal memiliki kartu identitas atau bisa bertanya kepada pejabat. Menjadi wartawan adalah soal integritas, kejujuran, dan kemampuan menyajikan kebenaran. Di tengah hutan rimba informasi saat ini, mari kita lebih jeli dalam membedakan mana jurnalis sejati yang bekerja dengan hati, dan mana oknum yang hanya datang membawa misi pribadi. Dengan sikap kritis dan berani, kita bisa ikut menjaga agar dunia informasi kita tetap sehat dan bermartabat.(ton/red)