MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magetan bergerak cepat merespons rentetan peristiwa banjir yang melanda sejumlah titik pada akhir Maret hingga awal April lalu.
Melalui skema penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang, DPUPR menargetkan pengurangan risiko banjir secara signifikan, terutama di kawasan rawan seperti area depan Kantor Samsat dan Ngariboyo.
Kepala DPUPR Kabupaten Magetan, Muhtar Wakid, S.ST., MT., mengungkapkan bahwa pihaknya telah memaparkan evaluasi mendalam di hadapan Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pasca-kejadian banjir pada 20 Maret dan 4 April 2024.
Langkah awal yang diambil DPUPR adalah melakukan investigasi menyeluruh dari hulu hingga hilir menggunakan teknologi drone. Pemetaan udara ini mencakup jalur aliran air dari wilayah Terung hingga Sukomoro.
“Hari pertama masuk setelah Idulfitri, saya sudah memerintahkan bidang terkait untuk memitigasi dengan menerbangkan drone. Kami melihat langsung kondisi dari atas untuk mengetahui titik penyempitan dan pendangkalan,” ujar Muhtar Wakid saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).
Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Muhtar membagi solusi penanganan dalam tiga kategori utama:
Untuk jangka pendek fokus pada aksi cepat di lapangan untuk mengurangi dampak banjir secara instan melalui normalisasi saluran.
Jangka menengah memerlukan perencanaan anggaran yang lebih matang untuk penguatan infrastruktur.
Kemudian untuk jangka panjang proyeksi perlindungan kawasan untuk 10 hingga 50 tahun ke depan agar volume banjir tidak semakin besar seiring perubahan iklim.
Saat ini, DPUPR tengah menggenjot pengerjaan jangka pendek. Sebanyak empat alat berat dikerahkan, terdiri dari dua ekskavator milik bidang Bina Marga, satu dari Sumber Daya Air (SDA), dan satu unit tambahan yang sudah beroperasi di lapangan.
“Titik yang paling parah terpantau di depan Samsat. Airnya berasal dari Terung, Serogo, dan Kebaran yang bermuara ke bawah menuju Sukomoro. Semakin ke bawah, volume air semakin besar,” jelas Muhtar.
Selain pengerukan, tantangan utama di lapangan adalah pelebaran saluran yang sering bersinggungan dengan lahan milik warga. Namun, Muhtar mengapresiasi dukungan masyarakat dan para petani yang kooperatif selama proses sosialisasi.
Selain wilayah kota, normalisasi juga menyasar kawasan Ngariboyo, mulai dari Bangsri hingga perempatan Ngariboyo. Gorong-gorong yang dinilai terlalu kecil telah diganti dengan dimensi yang lebih lebar guna memperlancar debit air.
Muhtar juga menyoroti optimalisasi Embung Terung dan Embung Ringinagung. Ia menjelaskan adanya benturan kepentingan antara fungsi teknis pengendali banjir dengan aktivitas sosial seperti pemancingan.
“Idealnya, setelah penuh, air embung harus dikurangi secara bertahap agar siap menampung debit air saat hujan berikutnya. Namun, seringkali operasionalnya tidak optimal karena kendala di lapangan,” tambahnya.
Ia merinci, curah hujan pada kejadian lalu mencapai 145 mm, yang masuk kategori sangat tinggi (hampir menyentuh ambang batas ekstrem 150 mm). Dengan luas tangkapan air sekitar 300 hektare di wilayah Terung, volume air yang mengalir menuju Samsat mencapai hampir 400.000 meter kubik.
Selain perbaikan drainase, DPUPR juga menangani talud sungai yang longsor dan mengancam pondasi rumah warga, seperti di Jalan Jabu (belakang Apotek Asia Baru) dan area depan praktik dr. Wisnu. Penanganan ini dilakukan secara swakelola menggunakan material yang tersedia di Dinas PUPR agar prosesnya lebih cepat tanpa menunggu birokrasi anggaran tahun depan.
“Jangka pendek sedang berjalan. Saya targetkan dalam dua minggu ini, normalisasi di kawasan belakang Samsat bisa tuntas seluruhnya,” pungkas Muhtar.(ton/red)