MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan dugaan praktik “getok harga” di salah satu rumah makan kawasan wisata Telaga Sarangan, Magetan, menuai respons serius dari kalangan legislatif.
Video tersebut beredar luas di berbagai platform, termasuk jaringan pencarian publik seperti Google, dan memperlihatkan keluhan wisatawan atas harga makanan yang dinilai tidak wajar saat musim liburan sekolah.
Yang memprihatinkan, kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi. Kasus serupa sebelumnya pernah mencuat dan sempat menjadi sorotan publik, namun kini praktik getok harga seolah kembali berulang di kawasan yang sama sebuah sinyal bahwa penanganan selama ini belum tuntas.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Magetan, Kelvin Kusuma Wardana, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam atas kejadian tersebut. Menurutnya, imbauan kepada dinas terkait sebenarnya sudah lebih dulu dilayangkan sebelum musim liburan tiba.
“Kami dari Komisi B sudah memberikan imbauan kepada dinas agar di musim liburan sekolah ini perlu melaksanakan kunjungan langsung ke beberapa restoran, hotel, maupun warung makan di kawasan Sarangan termasuk RM yang viral tersebut. Dalam imbauan itu, kami minta dinas untuk senantiasa menerapkan prinsip Sapta Pesona, khususnya nilai keramahan, serta tegas dalam mengingatkan pelaku usaha agar tidak melakukan praktik getok harga,” tegas Kelvin, Jumat (27/6/2026).
Politisi yang membidangi perekonomian dan pariwisata itu menilai, munculnya kembali kasus lama ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan kepada para pedagang selama ini masih belum optimal. Oleh karena itu, ia mendorong dinas terkait yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk memperkuat program pembinaan secara berkelanjutan, bukan hanya sebatas imbauan lisan, tetapi juga edukasi yang terstruktur dan pengawasan yang konsisten di lapangan.
“Dinas perlu memperkuat pembinaan kepada para pedagang. Jangan sampai kasus yang sama terus berulang setiap musim liburan. Pedagang harus benar-benar paham bahwa getok harga itu merugikan wisatawan sekaligus mencoreng nama baik Sarangan sebagai destinasi wisata unggulan Magetan,” jelas Kelvin.
Lebih jauh, Kelvin menekankan bahwa pembinaan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan ketegasan dalam penegakan aturan. Ia meminta dinas untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik getok harga.
“Dinas perlu melakukan dua hal sekaligus: pembinaan yang intensif dan sanksi yang tegas. Karena kalau hanya dibina tanpa ada konsekuensi, pedagang nakal tidak akan pernah jera. Aturan harus benar-benar ditegakkan demi melindungi wisatawan dan menjaga reputasi Sarangan,” tegasnya.
Kelvin juga menekankan perlunya sinergi lintas OPD, mulai Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, hingga Satpol PP untuk bersama-sama hadir dan memastikan kenyamanan wisatawan terjaga.
“Ini bukan hanya urusan satu dinas. Perlu ada koordinasi lintas OPD agar wisatawan yang datang ke Sarangan benar-benar merasa nyaman, aman, dan tidak dirugikan. Kalau kepercayaan wisatawan sudah jatuh, dampaknya bisa panjang bagi perekonomian daerah kita,” tambahnya.
Ia pun meminta agar dinas segera menindaklanjuti temuan di lapangan dan tidak menunggu viral terlebih dahulu untuk bergerak. Kelvin menegaskan, Komisi B akan terus memantau perkembangan dan siap memanggil dinas terkait apabila imbauan ini tidak diindahkan.(ton/red)