PONOROGO (BLOKJATIM.COM) – Maraknya musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belakangan melahap lebih dari 509 hektare kawasan Bromo memicu langkah antisipasi cepat di daerah rawan lainnya. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menggelar pertemuan dan dialog langsung bersama para penyuluh kehutanan di Kabupaten Ponorogo untuk memperkuat mitigasi bencana.
Langkah gerak cepat ini diambil mengingat wilayah Jawa Timur bagian barat meliputi Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi didominasi oleh kawasan hutan produksi dan hutan rakyat yang sangat rentan terbakar, terutama di sepanjang bentang Gunung Lawu.
Riyono mengungkapkan bahwa kombinasi cuaca ekstrem dan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api saat kemarau tiba.
“Kondisi iklim ekstrem kemarau disertai angin kencang membuat kebakaran hutan semakin meluas. Bukan hanya kayu dan tanaman di bawah tegakan yang terkena, asap kebakaran semakin tebal dan meluas ke area di luar wilayah kehutanan,” kata legislator yang akrab disapa Riyono Caping tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, para penyuluh kehutanan memberikan data dan pemetaan penting terkait kondisi terkini hutan. Area di sekitar pinggiran hutan serta kawasan puncak Gunung Lawu diidentifikasi sebagai lokasi paling rawan karena tumpukan dedaunan kering yang mudah terbakar.
Berdasarkan laporan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu DS, kawasan Gunung Lawu kini telah ditetapkan dalam status zona merah rawan karhutla. Pada periode 2023 lalu, tercatat hampir 3.000 hektare lahan di kawasan ini hangus terbakar, di mana Kabupaten Ngawi menyumbang angka terbesar yaitu 2.000 hektare, sedangkan Ponorogo relatif kecil sekitar 3,5 hektare.
Riyono menegaskan bahwa dialog bersama petugas di lapangan merupakan langkah krusial untuk memetakan potensi bencana sebelum api membesar dan meluas.
“Gerak cepat bertemu penyuluh dan juga pengampu kawasan hutan menjadi jalan mitigasi pertama agar bisa antisipasi kebakaran lebih luas. Penyuluh menyampaikan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang besar dan banyak,” jelasnya.
Selain masalah kelengkapan alat pertolongan, ia juga menyoroti keterbatasan jumlah personel pengawas hutan di lapangan saat ini yang dinilai sangat jauh dari angka ideal.
“Saat ini hanya ada 100-an penjaga hutan dari berbagai unsur. Padahal untuk mengover kawasan seluas ini, setidaknya kita harus punya 1.000-an lebih penjaga hutan,” tegas Riyono.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, ia berkomitmen untuk membawa aspirasi para penyuluh daerah ke pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pemenuhan personel, ketersediaan APD, dan peta mitigasi bencana karhutla dapat segera direalisasikan.(ton/red)