MAGETAN (BLOKJATIM.COM) – Gelombang protes para peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan akibat anjloknya harga jual mendapat perhatian serius dari tingkat pusat. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magetan untuk wajib menyerap telur dari peternak rakyat setempat.
Langkah ini dinilai mendesak menyusul aksi keprihatinan para peternak lokal di Magetan yang sempat membagikan lebih dari 1 ton telur gratis kepada warga di kawasan Alun-Alun beberapa waktu lalu. Meskipun aksi tersebut sempat direspons dengan gerakan pembelian oleh ASN Magetan serta penyaluran subsidi jagung, harga telur di tingkat peternak (farm gate) hingga kini belum juga terangkat.
“Peternak ayam petelur mandiri di Magetan harus mendapatkan kepastian harga dan jaminan penyerapan. Caranya, harus ada instruksi formal langsung dari BGN agar program MBG memaksimalkan komoditas lokal,” tegas pria yang akrab disapa Riyono Caping saat pulang di kampung halaman Magetan.
Menurut Riyono, saat ini kondisi ekonomi peternak di Magetan berada di ujung tanduk. Harga telur di tingkat kandang merosot tajam ke angka Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram.
Padahal, Biaya Pokok Produksi (BPP) atau ongkos operasional yang harus dikeluarkan peternak mencapai kisaran Rp23.000 per kilogram. Selisih minus ini membuat para peternak rakyat terancam gulung tikar jika tidak ada intervensi pasar dari pemerintah.
“Aksi protes di Magetan yang kemudian berlanjut hingga pembagian 62 ton telur di Blitar merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan para peternak di Jawa Timur. Harga sudah tidak rasional, pakan tetap mahal, dan situasi ini dimanfaatkan para tengkulak untuk mempermainkan harga di lapangan,” lanjut legislator dari Dapil VII Jatim tersebut.
Ironisnya, krisis harga ini terjadi di tengah melimpahnya pasokan pangan. Berdasarkan data sektor peternakan, stok telur nasional pada akhir tahun lalu mencapai 6,52 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional non-MBG berada di angka 6,225 juta ton. Terdapat kelebihan pasokan (surplus) sebesar 295 ribu ton di pasaran.
Riyono menilai, melimpahnya pasokan tersebut seharusnya menjadi modal utama stabilitas harga yang menyejahterakan rakyat, bukan justru menghancurkan peternak lokal.
“Dengan ketahanan stok yang aman, harga di tingkat peternak Magetan idealnya stabil di kisaran Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Angka itu baru memberikan margin yang sehat bagi mereka untuk melanjutkan produksi. Jika tren penurunan ini dibiarkan, kedaulatan pangan kita bisa terancam ke depan,” urainya.
Guna menyelamatkan iklim usaha peternakan rakyat di Magetan, Riyono menawarkan tiga poin solusi konkret yang harus segera diambil oleh jajaran eksekutif.
Yakni, tegakkan HAP (Harga Acuan Penjualan) dengan cara pemerintah harus memastikan harga beli di kandang peternak lokal sesuai regulasi HAP, yakni di kisaran Rp22.000 – Rp25.000 per kg, agar harga di tingkat konsumen maksimal terjaga di angka Rp30.000 per kg.
Ketegasan Satgas Pangan, dengan menindak tegas para pembeli skala besar atau korporasi yang sengaja membeli telur di bawah ketentuan HAP dengan sanksi yang jelas.
Kemudian, Optimalisasi SPPG Magetan dengan mewajibkan seluruh unit dapur umum atau Satuan Pelayanan di bawah BGN yang beroperasi di wilayah Magetan untuk memprioritaskan pembelian telur langsung dari peternak lokal, bukan dari luar daerah atau korporasi besar.
“Pemerintah harus bertindak cepat dan taktis. Koordinasi lintas sektoral harus segera dieksekusi sebelum para peternak kembali menggelar aksi massa yang lebih luas,” pungkas Riyono.(ton/red)